Hai Kalteng

Hai Kalteng - Palangka Raya - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah selaku Sekretaris TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, menghadiri kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Teknis 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten/Kota Se-Kalteng, bertempat di M Bahalap Hotel Palangka Raya, Kamis (24/10/2024). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Leonard S. Ampung mewakili Plt. Sekda Prov. Kalteng.

Saat membacakan sambutan tertulis Plt. Sekda Prov. Kalteng, Leonard S. Ampung menyampaikan kegiatan ini merupakan pelaksanaan salah satu tanggung jawab Pemerintah Provinsi sebagaimana tertuang pada Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, yaitu untuk memberikan fasilitasi dan dukungan teknis terhadap peningkatan kapasitas kabupaten/ kota, dalam penyelenggaraan aksi konvergensi/ integrasi yang efektif dan efisien. "Hal ini selaras dengan Visi-Misi Gubernur Sugianto Sabran, khususnya misi ke-4 yaitu "Mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing”, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah fokus terhadap upaya percepatan penurunan prevalensi stunting," ungkapnya.

(Baca Juga : Pemprov Kalteng Melalui Dinas Perkebunan Gelar Rapat Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun, untuk Menetapkan Harga Periode II Bulan Mei 2024)

Disampaikan Leonard S. Ampung, sebagai bentuk komitmen terhadap hal tersebut, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023-2024. Disamping itu, Gubernur Sugianto Sabran juga telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/106/2023 Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Prov. Kalteng.

Lebih lanjut disampaikan, upaya penurunan stunting memerlukan penguatan sinergi lintas sektor dan keterpaduan program, terutama melalui tata kelola 8 (delapan) Aksi Konvergensi, yang merupakan instrumen dalam bentuk kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperbaiki manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar agar lebih terpadu dan tepat sasaran. Berdasarkan hasil SKI (Survei Kesehatan Indonesia) Tahun 2023, angka prevalensi stunting Provinsi Kalimantan Tengah menurun sebesar 3,4 persen, dari 26,9 persen pada tahun 2022 menjadi 23,5 persen di tahun 2023. “Capaian baik ini tentu harus terus ditingkatkan lagi, agar kita dapat memenuhi target 15,38 persen pada tahun 2024. Apalagi masih terdapat empat Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan angka prevalensi stunting, yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Katingan, dan Kota Palangka Raya," tutur Leo.

“Pada kesempatan ini, perlu saya tekankan, peningkatan kapasitas pelaksana program di daerah sangatlah penting, untuk memperluas pengetahuan, keterampilan kualitas pengelolaan, penggunaan data, dan ketepatan waktu pelaporan," tegasnya.

Sementara itu, Linae saat ditemui di sela kegiatan menyatakan berkomitmen dalam pelaporan delapan aksi konvergensi, monitoring, dan pengisian web Aksi Bina Bangda. "Sehingga, kegiatan ini dapat berjalan sesuai petunjuk teknis yang ada, dan kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah dapat tertib dalam melakukan pelaporan web monitoring delapan Aksi Konvergensi tersebut," pungkasnya.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Teknis 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting tersebut dihadiri oleh Perangkat Daerah Prov. Kalteng yang tergabung dalam TPPS Prov. Kalteng, Satgas Stunting Prov. Kalteng, Kepala Bappedalitbang/Bapperida Kabupaten/ Kota se-Kalteng, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Kalteng, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota se-Kalteng, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota se- Kalteng. (Sumber : Diskominfo Kalteng)